Bawaslu HST Perkuat Pemahaman Pengawasan Data Partai Politik pada Masa Non-Tahapan

Barabai, Bawaslu HST–  Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengikuti kegiatan Webinar Diseminasi Hukum Pemilu bertema “Mengukur Batas Kewenangan Bawaslu dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan”, Rabu (11/11/2026) guna memperkuat pemahaman mengenai pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Hulu Sungai Utara (HSU), Syardani yang bertindak sebagai narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) melalui SIPOL (berdasarkan Pasal 146 PKPU No. 4/2022 jo. PKPU No. 11/2022) menggunakan frasa "dapat melakukan" serta dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan parpol.

"Oleh karena itu, tidak dilakukannya pemutakhiran dalam satu periode tertentu tidak otomatis dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran hukum tanpa memeriksa kondisi faktual serta norma yang berlaku,” jelasnya.

Syardani juga menjelaskan bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi penindakan langsung seperti sanksi administratif Pemilu, pidana, maupun penyelesaian sengketa proses. Menurutnya, langkah pengawasan Bawaslu dapat dilakukan melalui penyampaian surat imbauan kepada pimpinan partai politik dan KPU serta pencatatan hasil pengawasan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu HST, Hairul menyampaikan bahwa materi tersebut memberikan pemahaman penting mengenai ruang lingkup pengawasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, pengawas perlu memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai kewenangan.

“Pengawasan perlu dilakukan dengan langkah yang proporsional dan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan juga perlu didokumentasikan sebagai rekam jejak untuk mendukung pengawasan pada tahapan berikutnya,” ujarnya.