Menuju Satuan Kerja Mandiri, Bawaslu HST Perkuat Tata Kelola Kelembagaan

Barabai, Bawaslu HST— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus mematangkan persiapan perubahan status menjadi satuan kerja sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara (BMN), administrasi, serta sumber daya pendukung sebelum Bawaslu HST menjalankan kewenangan sebagai satuan kerja.

Persiapan tersebut dibahas dalam koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Pakerti Luhur, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Teuku Dahsya Kusuma Putra pada Rabu (12/08/2026) di Kantor Bawaslu HST, Barabai.

Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda, mengatakan ada berbagai aspek yang perlu dipersiapkan Bawaslu HST dalam proses menuju satuan kerja, termasuk kesiapan tata kelola dan mekanisme pengelolaan administrasi serta keuangan.

“Menjadi satuan kerja bukan sekadar perubahan status. Di dalamnya ada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan pengelolaan keuangan, BMN, administrasi, dan seluruh sumber daya kelembagaan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Nurul Huda.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Pakerti Luhur, menekankan perubahan status menjadi satuan kerja harus diikuti dengan pemahaman dan kesiapan jajaran dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan sumber daya secara akuntabel.

“Bawaslu HST perlu mempersiapkan tata kelola keuangan dan BMN dengan baik sejak awal, sehingga ketika kewenangan itu diberikan, seluruh proses pengelolaannya sudah siap dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Senada dengan Pakerti, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Teuku Dahsya Kusuma Putra, menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi terus memberikan dukungan dalam proses persiapan Bawaslu HST menuju satuan kerja.

“Bawaslu Provinsi akan selalu mendampingi Bawaslu kabupaten dalam persiapan menuju satuan kerja agar proses transisi dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Dengan persiapan yang dilakukan secara bertahap dan terukur, Bawaslu HST berkomitmen membangun tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pengawas pemilu.