PPID Bawaslu HST Raih Penghargaan Dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan
|
Barabai, Bawaslu HST- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmen dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepemiluan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Rabu (04/03/2026) di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya PPID Bawaslu HST dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik, khususnya terkait informasi kepemiluan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik, khususnya informasi kepemiluan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar semakin mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Nurul menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan Bawaslu sekaligus mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran PPID dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Penghargaan dari Komisi Informasi ini menambah deretan penghargaan yang telah diterima oleh PPID Bawaslu HST. Sebelumnya, pada tahun 2025, PPID Bawaslu HST mendapatkan predikat Informatif sekaligus berhasil masuk tiga besar PPID terbaik se-Kalimantan Selatan
Selain itu, penyerahan penghargaan dari Komisi Informasi, Bawaslu HST turut menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2025 kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.
